Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang paling rawan terjadi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat kabupaten dan desa. Dengan nilai anggaran yang besar dan proses yang melibatkan banyak pihak, potensi terjadinya kecurangan seperti markup, kolusi, hingga proyek fiktif sangat mungkin muncul. Di Kabupaten Pakpak Bharat, penguatan pengawasan menjadi keharusan, terutama ketika pembangunan infrastruktur desa dan layanan publik terus meningkat. Di sinilah peran audit forensik yang diusung Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) Pakpak Bharat menjadi sangat penting.

Kerawanan dalam Proses Pengadaan

Dalam banyak kasus di berbagai daerah, indikasi fraud dalam pengadaan seringkali muncul dari pola-pola yang mirip: harga tidak wajar, penentuan pemenang yang sudah diatur sejak awal, dokumen penawaran yang dibuat oleh pihak internal, atau volume pekerjaan yang dilaporkan tidak sesuai realisasi di lapangan. Jika tidak diawasi ketat, kondisi ini akan menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat kualitas pembangunan.

Di Pakpak Bharat sendiri, peningkatan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan desa, proyek sanitasi, dan pengadaan alat pemerintahan membutuhkan mekanisme pemeriksaan berbasis bukti yang kuat agar setiap proyek benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Mengapa Audit Forensik Efektif untuk Area Pengadaan?

Audit forensik menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dibanding audit reguler. Ini bukan hanya tentang memeriksa laporan keuangan, tetapi menelusuri alur peristiwa, mengurai dokumen, serta menganalisis pola transaksi yang tidak wajar. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, audit forensik mampu:

• Mengidentifikasi kolusi antara penyedia dan oknum internal dengan menelusuri pola penawaran dan hubungan antar pihak.
• Menguji kewajaran harga melalui perbandingan pasar, jejak katalog, dan rekam transaksi sebelumnya.
• Mendeteksi dokumen manipulatif seperti kwitansi palsu, penawaran serupa, atau dokumen yang dibuat oleh pihak yang sama.
• Memastikan realisasi fisik benar-benar sesuai laporan, melalui pemeriksaan lapangan dan verifikasi pihak ketiga.

Langkah-Langkah Audit Forensik dalam Pengadaan

AAFI Pakpak Bharat mendorong penerapan audit forensik dengan tahapan terstruktur, di antaranya:

• Analisis dokumen pengadaan — termasuk RAB, HPS, dokumen tender, kontrak, berita acara, hingga SPJ.
• Pemeriksaan hubungan antar penyedia menggunakan analisis kesamaan dokumen, pola penawaran, dan identitas administrasi.
• Uji kewajaran nilai pekerjaan berdasarkan kondisi pasar lokal dan standar biaya pemerintah.
• Pemeriksaan lapangan untuk memastikan volume pekerjaan, kualitas, dan spesifikasi sesuai kontrak.
• Penelusuran aliran dana guna melihat apakah pembayaran mengalir ke pihak yang tidak seharusnya.
• Penyusunan laporan investigatif berisi temuan, bukti, analisis kronologi, serta rekomendasi tindakan korektif.

Membangun Sistem Pengadaan yang Bersih

Penerapan audit forensik bukan hanya bertujuan menemukan kesalahan masa lalu, tetapi juga membangun sistem yang mencegah penyimpangan di masa depan. Beberapa strategi pencegahan yang dapat diterapkan pemerintah desa dan kabupaten di Pakpak Bharat meliputi:

• Penerapan transparansi pengadaan melalui publikasi dokumen dan progres proyek.
• Pelatihan perangkat desa terkait etika pengadaan dan pencegahan fraud.
• Implementasi checklist verifikasi pengadaan berbasis risiko.
• Audit internal berkala untuk mengevaluasi prosedur.

Kesimpulan

Audit forensik menjadi alat vital dalam memastikan pengadaan barang dan jasa di Pakpak Bharat berjalan secara profesional dan bebas dari praktik manipulatif. Dengan dukungan AAFI Pakpak Bharat, pemerintah daerah dan desa dapat meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan efektivitas anggaran, dan memperkuat kepercayaan publik. Pengawasan berbasis forensik bukan hanya solusi teknis, tetapi juga langkah menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.